Pengusaha jadi presiden mengapa tidak?

Di tengah kampanye capres-cawapres di Pilpres 2009 muncul wacana yang mempersoalkan pengusaha menjadi presiden. Namun menurut kalangan pengamat, presiden dari pengusaha tidak masalah, asal ada aturan untuk membatasi kepentingan bisnis dan pemerintahan.

"Siapa pun yang menjadi presiden harus menanggalkan semua latar belakang profesi sebelumnya, seperti pengusaha siap meninggalkan bisnisnya, kalangan militer harus siap menanggalkan urusan militer, juga kalangan kiai, akademisi atau pimpinan parpol," kata pengamat politik Arbi Sanit di Jakarta, Rabu (10/6/2009).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, figur capres dari kalangan pengusaha mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya mampu memahami sektor riil dan investasi, namun sisi negatifnya bisa memunculkan konflik kepentingan.

Dia mencontohkan, sejarah mencatat peran penting pengusaha di masa perjuangan, saat dibentuknya Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI dibentuk untuk menghimpun para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing. Akhirnya, perkumpulan ini berkembang pesat mengubah namanya menjadi Sarekat Islam.

"Alasan pengubahan nama ini agar organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menilai calon presiden (capres) berlatar belakang pengusaha lebih mampu mengatasi persoalan bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dunia yang sedang sulit.